pariwisata kota surabaya

Gus Ipul Minta Kades – Sekdes Harus Kompak

  Dibaca : 45 kali
Gus Ipul Minta Kades – Sekdes Harus Kompak
Gus Ipul menyapa para peserta diklat usai memberikan paparan di Badiklat Balongsari Surabaya
space ads post kiri

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pelayan masyarakat di tingkat desa, Kepala Desa (Kades) dan Sekretaris Desa (Sekdes) harus dapat bekerja sama dengan baik dan berjalan seirama. Ini dilakukan semata-mata untuk kepentingan masyarakat.

Demikian disampaikan Wagub Jatim, Drs. Saifullah Yusuf saat beri pengarahan kepada sekitar 430 sekdes se-Jatim dalam acara Diklat Peningkatan SDM Sekretaris Desa di wilayah Pemprov Jatim TA. 2016 Angkatan ke-3 di Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemprov Jatim di Balongsari, Surabaya, Senin (14/03).

Menurut Gus Ipul, sapaan akrabnya, tugas sekdes adalah membantu kades dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian urusan pemerintah desa, termasuk pengelolaan keuangan desa. “Sehingga kades dan sekdes harus kompak,” ujarnya.

Menurutnya, kekompakan antara Kades dan Sekdes salah satunya dalam hal pengelolaan anggaran desa. Sekdes sebagai pelaksana keuangan desa, Kuasa Pengguna Anggaran Desa, serta menguji tagihan SPP dan menerbitkan Surat Perintah Membayar, harus selalu berkoordinasi dengan Kades sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan desa.

Hal ini dilakukan agar penggunaan anggaran desa untuk masyarakat dapat optimal. “Pada Tahun 2015, Jatim menjadi provinsi tertinggi dalam hal alokasi dana desa, yakni sekitar 3 Triliun Rupiah”, ujarnya.

Ia menambahkan, sesuai UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ada tiga hal penting yang menjadi perhatian, yakni penguatan peran kepala desa dan perangkat desa, optimalisasi anggaran desa dalam konteks hak dan kewajiban masyarakat, serta pengawasan kinerja pemerintah dan keuangan desa diperkuat.

Oleh karena itu, ia meminta agar para sekdes dapat menjalankan tugas dan amanahnya dengan baik. “Bila bapak ibu sekalian sukses membangun desa, otomatis kami (saya dan Pak Gubernur) akan ikut sukses”, ujarnya disambut tepuk tangan peserta diklat.

Sistem pemerintah desa menurut UU No. 6 Tahun 2014, terdiri dari Musyawarah Desa, Badan Musyawarah Desa, Kepala Desa dan Warga/Masyarakat. Tak hanya itu, Gus Ipul mengajak para perangkat desa untuk kembali menghidupkan budaya rembug warga atau musyawarah. “Salah satu potret sebuah desa idaman yang mandiri adalah guyub rukun, religius, serta damai, tentram dan sejahtera,” ujarnya.(har)

Tags
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional