pariwisata kota surabaya

Dewan Apresiasi Uji Materi UU 23/2014

  Dibaca : 116 kali
Dewan Apresiasi Uji Materi UU 23/2014
space ads post kiri

# Soal Pengelolaan SMA/SMK , Surabaya sebagai Pengecualian

Komisi D DPRD Surabaya mengapresiasi upaya wali murid SMA-SMK yang mengajukan judicial review (uji materi) UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti

Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Reni Astuti

Melalui gugatan ini, para wali murid berharap MK tetap menyerahkan pengelolaan SMA/SMK di Kota Pahlawan pada Pemerintah Kota Surabaya.

Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Reni Astuti berpendapat, upaya ini mewakili wali murid yang khawatir pada akses stabilitas pendidikan. Jika judicial review ini kandas di MK, dia menyarankan agar Pemkot Surabaya dan Pemprov Jawa Timur dapat bertemu untuk mendiskusikan pendidikan di Surabaya.

“Kami berharap ada pengecualian bagi Surabaya untuk mengelola sendiri SMA-SMK di daerahnya. Semua rencana harus disiapkan, jika upaya ke MK disetujui atau tidak. Kalau upaya ini tidak bisa, harus segera duduk dengan provinsi,” kata Reni Astuti, kemarin.

Sebelumnya, empat wali murid Surabaya mengajukan permohonan uji materi UU 23 Tahun 2014 ke MK pada 7 Maret 2016. Pemohon terdiri atas Ketua Komite SMAN 4 Surabaya Bambang Soenarko, Ketua Komite SMPN 1 Surabaya yang juga wali murid SMAN 5 Surabaya Enny Ambarsari, Radian Jadid dan Wiji Lestari.

Mereka menunjuk tim kuasa hukum, antara lain, Edward Dewaruci, Nonot Suryono, Dwi Istiawan dan Riyanto. Gagasan untuk menggugat UU 23/2014 itu terutama pada pasal pengelolaan SMA/SMK yang akan dialihkan dari kabupaten/kota ke provinsi, bukan tindakan tiba-tiba.

Menurut Bambang Soenarko, semuanya sudah mengalami kajian, dan pihaknya hanya perwakilan setelah melalui musyawarah dengan wali murid.

Reni menambahkan, kesejahteraan guru juga akan berkurang jika pengelolaan SMA-SMK beralih ke provinsi. Sebab, sejumlah tunjangan selama ini diambil dari APBD Surabaya.

Masalah lain adalah rayonisasi. Menurut Reni, dikhawatirkan akan lebih banyak menampung siswa luar kota ketimbang siswa Surabaya.

“Baik nilai akademik, kualitas pendidikan dengan sekolah kawasan dan sekolah gratis. Ketika dilimpahkan ke provinsi akan mengalami kemunduran, karena sampai saat ini provinsi juga belum memberikan kepastian sekolah gratis,” ujarnya.

Opsi pemberian hibah dari Pemkot Surabaya ke sekolah, juga memiliki kendala tersendiri. Sejumlah mekanisme yang harus ada terkait pemberian hibah.

Dikhawatirkan malah akan menyulitkan sekolah dalam membuat laporan pertanggungjawaban. “Masih menunggu PP nya seperti apa nanti untuk hibah, jangan sampai semakin menyusahkan sekolah,” ucapnya

Sementara itu, Pemkot Surabaya terus melobi pemerintah pusat, baik presiden maupun kementerian dalam memperjuangkan pengelolaan SMK/SMA agar ditangani pemkot.

Sebab, Pemkot Surabaya merasa mampu memberi anggaran yang cukup tinggi kepada SMK/SMA lewat Bantuan Operasional Daerah (Bopda).

Selain itu, ada kekhawatiran banyak siswa yang putus sekolah apabila SMA/SMK dikelola provinsi. Terlebih kini anggaran pendidikan di pemprov sendiri turun dibandingkan tahun sebelumnya.

“Jika masih dipaksakan, saya yakin akan banyak siswa putus sekolah karena tidak mampu membayar sekolah. Namun jika pemkot masih diberikan kewenangan untuk mengelola, maka akan diberi bantuan, seperti seragam,” kata Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. (ndo)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional