pariwisata kota surabaya

Gus Ipul Ajak Daerah Sukeskan LKS

  Dibaca : 58 kali
Gus Ipul Ajak Daerah Sukeskan LKS
Wakil Gubernur Jatim Gus Ipul berikan paparan pada acara Rakor Sinkronisasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial
space ads post kiri

Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf mengajak kepada kabupaten/kota di Jatim untuk menyukseskan program Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

Lembaga ini untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial khusunya kepada anak terlantar seperti yatim, piatu, yatim-piatun dan anak dhuafa.

“Sampai saat ini LKS ini telah terbentuk sekitar 2.118 lembaga dan tersebar di kabupaten/kota di Jatim,” ungkapnya saat membuka Rapat Singkronisasi Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2017 di Hotel Savana, Kota Malang, Selasa (14/3).

Ia mengatakan, LKS-LKS dalam peranannya akan memberikan pelayanan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosialn (PMKS) secara berkelanjutan.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial kabupaten/kota sampai tahun 2015 jumlah PMKS di Jatim sebanyak 906.827 jiwa meliput penyandang masalah fakir miskin, ketelantaran, kecacatan, korban bencana, korban traficking, tindak kekerasan hingga NAPZA.

Tak hanya itu, Gus Ipul sapaan akrabnya menjelaskan PMKS yang menjadi prioritas penanganan oleh pemerintah provinsi dan berasal dari jenis ketunaan sosial sebanyak 10.545 jiwa.

“Semua jenis PMKS tersebut merupakan kelompok warga masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar guna pengembangan dirinya. Maka, pemerintah daerah berkewajiban untuk mengurangi dan mengatasi persoalan tersebut melalui LKS-LKS yang ada,” tegasnya.

Menurutnya, meskipun saat ini kita hidup di zaman modern dan kemewahan namun pemerintah meyakini bahwa kultur masyarakat Jatim masih mampu menyaring terhadap faham-faham yang bersifat individualis.

Keyakinan tersebut tentu di dasarkan pada suatu kenyataan bahwa nilai-nilai kepedulian dan kesetiakawanan sosial masih menjadi wujud dari kearifan lokal di Jatim.

Nilai-nilai tersebut, akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila regulasi dari pemerintah dapat diberikan secara tepat sasaran.

Regulasi pemerintah harus memberikan ruang dan kesempatan serta kemudahan untuk turut serta dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Wujud dari pelaksanaan regulasi tersebut, tambah Gus Ipul dapat dilakukan dengan penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi LKS, akreditasi, sertifikasi serta dilakukan pembinaan dan pengawasan secara intensif.

“Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadikan kepedulian sosial masyarakat secara baik sehingga dapat menjangkau pelayanan di daerah secara luas, profesional dengan lebih efektif dan efisien,” tambahnya. (hms)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional