pariwisata kota surabaya

Pemkot Surabaya Ancam Sanksi Pengembang

  Dibaca : 84 kali
Pemkot Surabaya Ancam Sanksi Pengembang
space ads post kiri

* 70 % Pengajuan IPAL Ditolak

Sekitar 70 persen pemohon izin Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) ditolak. Tentunya bila pengajuan izin IPAL ditolak, para pengembang tidak dapat meneruskan proyeknya. Apabila pengembang masih saja ngotot, makan akan dikenai sanksi.

Kepala BLH Kota Surabaya, Musdik Ali membenarkan hal itu. Berdasar Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang pengelolaan, pengendalian kualitas air, seluruh usaha wajib untuk memiliki IPAL.

Hampir 70 persen pengajuan izin IPAL ditolak dengan alasan masih banyaknya pengajuan tak sesuai standar. Termasuk, teknis pengolahan buangan dari usaha tersebut.

’’Itu terindikasi di apartemen-apartemen. Diduga, pendirian usaha tersebut hanya mengejar target pembeli. Padahal, harusnya diperhatikan dulu kepemilikan IPAL-nya,’’ kata Musdik.

Saat ini, proses pendataan dan inventarisir jumlah usaha di Surabaya tengah dilakukan dan lebih dikhususkan kepemilikan IPAL. Pemkot Surabaya juga mempersiapkan sanksi secara administrasi sampai pada sanksi pencabutan izin.

Sementara dalam pembahasan tim pansus Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kualitas air, komisi A DPRD Kota Surabaya merealisasikan aturan tersebut.

Menurut Ketua Pansus, Hj. Pertiwi Ayu Khrisna, dengan aturan ini setidaknya pengawasan aturan pengelolaan limbah bisa terealisasi.

Hj. Pertiwi Ayu Khrisna, legislator asal Fraksi Golkar ini menegaskan, tidak dimilikinya IPAL menjadi salah satu dampak dalam pencemaran yang terjadi.

’’Ke depan aturan tersebut dikongkritkan sebagai landasan hukum, ketika ada pengusaha maupun pengelola yang tidak mentaati dalam pembuangan limbah,’’ terang Ayu. (hyo)

KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional