pariwisata kota surabaya

Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli Jatim Dikukuhkan

  Dibaca : 903 kali
Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli Jatim Dikukuhkan
Gubernur Jatim Soekarwo Kukuhkan Satgas Pencegahan Dan Pemberantasan Pungli Prov Jatim
space ads post kiri

Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo mengukuhkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar (Pungli) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (3/11).

Satgas ini untuk memantau sekaligus menertibkan praktik pungli yang ada di seluruh instansi dan unit pelayanan di lingkup Pemprov Jawa Timur.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Jatim No. 188/592/KPTS/013/2016 tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar, Wagub Jatim Drs. H. Saifullah Yusuf dikukuhkan sebagai Ketua Umum Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli Prov. Jatim dan beranggotakan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) non pelayanan seperti Inspektorat, Biro Hukum, Biro Pemerintahan, Biro Organisasi, Biro Kepegawaian Daerah, Dinas Kominfo, Satpol PP, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Pakde Karwo sapaan lekat Gubernur Jatim mengatakan, Satgas ini dibentuk menindaklanjuti Peraturan Presiden (Perpres) No. 87 Tahun 2016 yang secara struktural harus dilakukan sampai tingkat daerah, serta Keputusan Menko Politik, Hukum, dan Keamanan No.78 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Maka dengan Surat Mendagri, Pemprov Jatim membentuk satgas ini.

Dijelaskannya, terdapat sembilan tugas yang diberikan kepada Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Pungli Prov. Jatim antara lain melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan dan instansi terkait, melakukan sosialisasi bersama-sama kabupaten/kota dalam rangka mengantisipasi terjadinya pungli di lingkungan kerja pemerintah daerah di Jatim, menindaklanjuti segala laporan informasi dari masyarakat terkait adanya indikasi pungli, melakukan fasilitasi penyelesaian permasalahan

Selain itu, juga melakukan pengawasan dan pengendalian dalam upaya pencegahan dan pemberantasan pungli di wilayah kerja Pemprov Jatim, melakukan pemeriksaan awal atas pengaduan masyarakat, menindak tegas terhadap pejabat atau aparatur yang terbukti melakukan pungli, membentuk secretariat dan pelaksana lapangan sesuai kebutuhan, serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur Jatim dan Kemendagri, serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI.

Page 1 of 41234
KOMENTAR

Komentar

Jadilah orang pertama yang memberikan komentar!

Theme Wordpress Untuk Portal berita Professional